tag:blogger.com,1999:blog-24425590428114836862024-02-08T03:19:18.887-08:00Dunia HukumAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.comBlogger8125tag:blogger.com,1999:blog-2442559042811483686.post-52870154634186039882013-02-27T10:23:00.001-08:002013-02-27T10:23:39.313-08:00Musyawarah vs DemokrasiTema yang cukup menarik, jika kita menarik mengenai kedua hal tersebut. Pernahkah kita memikirkan kedua kata tersebut punya cerminan artian yang sama di masyarakat. Tapi sebenarnya pemaknaan kedua hal tersebut ternyata secara artian harpiah kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keduanya berbeda.<br />
Demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga indonesia. Sedangkan Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah;perundingan; perembukan.<br />
Berbeda ataukah sama????Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2442559042811483686.post-54296891046915815292012-09-23T08:28:00.000-07:002012-09-23T08:30:48.159-07:00HUKUM KEHIDUPAN CHAIRUL TANJUNG<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Sabtu, 22 September 2012 Pukul 20.07</span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Meresensi buku bukanlah keahlian saya,
tapi selain setiap kali membaca buku-buku biografi tokoh-tokoh besar dunia,
saya selalu berniat untuk menuliskan kesan yang saya tangkap dari bacaan
tersebut. Buku ini merupakan buku kali keberapa yang saya baca terutama
mengenai biografi atau kehidupan seseorang. Banyak buku yang telah saya baca
dalam kategori biografi, tetapi itu rata-rata merupakan biografi para tokoh
yang berasal dari luar Indonesia, saya sebut saja Hillary Clinton seorang
wanita yang punya karakter kuat dalam hal kepemimpinan negara membuat saya
terpukau, kemudian Steve Jobs biografi seorang penggagas sekaligus manajer
handal dibidang tekhnologi yang sangat terkenal seantero dunia. Buku yang saat
ini sangat ingin saya tulis untuk dikenang dan saya hayati merupakan tokoh yang
berasal dari dunia bisnis, namanya adalah Chairul Tanjung. Namanya sangat
Indonesia, Tanjung merupakan marga dari Sumatera Utara yang asli Indonesia. </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Saya mulai mengingat nama Chairil
Tanjung ketika pada suatu waktu saya diberi tahu bahwa pemilik Bandung Super
Mall adalah CT, kemudian Trans TV, Trans7, Barkin and Robbin, Carrefour, Bank
Mega, dan banyak perusahan dibidang perkebunan dan lain sebagainya. Saya berpikir
pada awalnya orang ini pasti sangatlah kaya, liberal, tidak berhati, penguasa,
dan berbagai kata yang bisa dikelompokkan sebagai pembawa sifat jahat. Namun setelah
saya membaca biografinya, sejarah hidup serta perjuangannya, saya paling tidak
sudah terpengaruh bahwa ternyata CT merupakan pengusaha yang tidak hanya
mementingkan diri sendiri tetapi juga bangsa. Walaupun kedepan saya juga tidak
bisa memprediksi beberapa hal yang tertulis akankah kebenaran atau hanyalah
sebuah kamuflase untuk sebuah tujuan yang saya anggap menjijikkan. </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Di bagian ke 6 halaman 32 saya mengutup
satu paragraf “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Modal saya hanya suara,
tanpa sedikit pun niat menjatuhkan siapa pun...Oleh karena itu, saya bisa
melakukan kegiatan di perguruan tinggi sekaligus aktivis bisnis dan berbagai
kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.</span></i><span style="color: #3d85c6;">” Cukup memberi kesan
ketaakjuban dalam bahan makna paragraf tersebut. Menjadi seorang pengusaha muda
dari mahasiswa kedokteran gigi Universitas Indonesia hanya dengan bekal suara,
sungguh sangat menakjubkan. Pasti pertanyaannya bagaimana bisa dia
melakukannya? Hal ini beliau jawab di bagian 12 halaman 83 yang menceritakan
mengenai kegiatannya belajar teater di Gothra Athidira dari bahasa sansekerta
yang artinya berani dan jujur. Belajar teater dengan diawali “...</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">latihan</span></i><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">meditasi. Mengatur</span></i><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">napas,
mengosongkan pikiran, dan fokus. Mengingat kembali apa yang dikerjakan sejak
bangun tidur hingga saat ini...kami pelajari filsafat, yang saat itu tidak
dianggap menyeramkan seperti saat ini. Tokoh-tokoh dunia, seperti Friedrich
Nietzsche, Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Betrand Russel, Sigmond Freud,
Max Weber, Goethe, Hegel, Tan Malaka, Arnold Toynbee, Bung Karno, Von
Clausewitz, MacIver, Immanuel Kant, Mustafa Kemal Ataturk...”</span></i><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Banyak hal yang beliau ambil dari teater
ini terutama dalam hal filosofi kehidupan yang akhirnya memperkuat ideologinya
sendiri. Seperti dalam halaman 93 “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Kebijaksanaan
sejak dari hati dan pikiran, tidak hanya dari ucapakn. Rasakan, pikirkan,
ucapkan, baru tindakan. Bila kita bijak dalam berpikir, maka tindakan tidak
hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga untuk orang lain”</span></i><span style="color: #3d85c6;"> kemudian
juga dihalaman 101 “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Kemampuan mengontrol
diri untuk meminimalkan publikasi diri sendiri. Manusia menjadi tinggi karena
publikasi, saat sudah begitu rasa sakit saat jatuh menjadi terperi</span></i><span style="color: #3d85c6;">”
keindahan pemilihan diksi memberikan kesan yang sangat kuat, dalam dan mencuci
otak dalam penilaian karakter CT, hal ini juga lah yang dimaksudkan beliau
mengenai modalnya yang hanya bahasa. </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Selain hal filosofi kehidupan cara
pandangnya terhadap keadaan bangsa bisa dikatakan bisa diacungi jempol walaupun
saya juga terkadang berpikir jelas dia sangat memikirkan keadaan bangsa, karena
disinilah dia akan berpikir membentuk berbagai usaha-usahanya. Menarik terutama
ketika beliau membicarakan mengenai kemiskinan pada halaman 174 “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Kemiskinan ini man made, karena struktur
ekonomi, politik dan sosial kita yang memproduksi sekelompok kecil orang kaya
dan sebagian besar miskin”</span></i><span style="color: #3d85c6;"> kemudian tesisnya terhadap penyebab kemiskinan
struktural tersebut “...</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">kekuatan yang
sudah menguasai aset kemudian bersekutu dengan penguasa politik karena dia bisa
membiaya biaya politik penguasa. Penguasa bisa memberikan proteksi, izin-izin,
dan berbagai kemudahan kepada yang mempunyai uang. Kemudian terdapat aliansi
kelas ata melawan kelas bawah...semakin lama orang akan semakin bergantung dan
kemandirian lambat laun akan luntur.”</span></i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Selain itu juga beliau memberikan solusi
kemiskinan sebagai </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">man made poverty </span></i><span style="color: #3d85c6;">menarik
yaitu “penguasaan aset”, beliau mengartikan bahwa setiap masyarakat harus
diberi kesempatan dan akses yang sama, kunci pencapaiannya yaitu </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">kebijakan pendidikan berbasis kemanusiaan, </span></i><span style="color: #3d85c6;">membentuk
</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">lapisan pengusaha menengah nasionalis
kerakyatan berjumlah banyak dengan watak ekonomi kerakyatan dan demokrasi
kerakyatan, mengoreksi kepincangan pendidikan kepincangan penguasaan aset
ekonomi dan juga kepincangan pendapatan</span></i><span style="color: #3d85c6;">.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Terlalu banyak hal yang menarik untuk
dikaji </span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">dan dicermati dari biografi CT
ini, tapi cukup menarik jika mengutip sedikit dalam bagian 40 yang merupakan
epilog dihalaman 347 “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Saya sekarang
adalah akumulasi masa lalu” </span></i><span style="color: #3d85c6;">dan dihalaman 354 “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Selama 50 tahun perjalanan hidup saya, pengalaman berharga yang saya
rasakan adalah saat kita memiliki cita-cita untuk selalu menjadi lebih baik”</span></i><span style="color: #3d85c6;"> epilog yang ini untuk sekedar diresapi dan diambil maknanya, bahwa CT bukanlah
mesin pemonopoli ekonomi tetapi merupakan pribadi ulet, tangguh, pekerja keras,
religius dan pantang menyerah. (G-Mv)</span></span></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2442559042811483686.post-37669021528564181952012-06-09T12:23:00.002-07:002012-06-09T12:25:31.521-07:00Memperjanjikan Kewenangan ???<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Sabtu,
09 Juni 2012 Pukul 23.57</span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p><span style="color: #3d85c6;"><br /></span></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Beberapa jam yang lalu
saya berdiskusi dengan seorang teman di yang berasal dari daerah saya. Dari obrolan
ringan hingga kita mendiksuiskan mengenai masalah hukum, masalah kenegaraan
lebih tepatnya. Dia mengatakan ada sebuah fenomena yang sedang terjadi di
daerah asal kammi. Dalam hitungan bulan daerah asal kami mengadakan pemilukada
walikota. Pemilukada merupakan hal yang biasa, menjadi tidak biasa ketika
terjadi sebuah fenomena dimana salah satu calon walikota tersebut membuat sebuah
perjanjian pembagian kewenangan walikota dan wakil walikota kedalam bentuk sebuah
kontrak perjanjian. </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Jika dianalisis didalam
BW (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Burgerlijk Wetboek</span></i><span style="color: #3d85c6;">) atau
KUHPerdata didalam pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian ada 4; (1)
sepakat mereke yang mengikatkan dirinya (2) kecakapan untuk membuat suatu
perikatan (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal. Jika dianalisis
lebih lanjut mengenai syarat pertama, kesepakatan kedua belah pihak, maksudnya
disini kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang
pokok dalam kontrak. Jika dikaitkan kedalam perjanjian pembagian kewenangan
walikota dan wakil walikota merupakan kesepakatan kedua belah pihak.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Syarat kedua mengenai kecakapan
untuk melakukan perbuatan hukum, asas </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">cakap</span></i><span style="color: #3d85c6;">
melakukan perbuatan hukum dapat dimaknai bahwa setiap orang yang sudah dewasa
dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut
KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan
menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi
laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Kedua subjek hukum walikota dan wakil walikota
sudah memenuhi unsur sebagaimana disebut.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Kemudian ketiga adanya
Obyek, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal
atau barang yang cukup jelas. Menjadi pertanyaan mendasar apakah kewenangan
dapat diperjanjian didalam kontrak tertulis?. Objek disini dapat berupa hal
atau barang yang jelas, jadi bisa dikatakan bahwa objek yang diperjanjikan bisa
berupa sesuatu yang nyata dalam bentuk barang maupun sesuatu yang bukan
kebendaan dengan syarat hal tersebut diatas sah.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Terakhir keempat adalah
adanya kausa yang halal, dalam pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang
tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu
atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Menjadi kajian juga apakah
kewenangan bisa dikategorikan sesuatu yang dilarang atau tidak. Untuk melihat
hal tersebut dapat dikaitkan pula dengan teori </span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">cara memperoleh wewenang pemerintahan</span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">,
yang</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;"> terbagi atas tiga cara, yaitu
atribusi, delegasi, dan mandat,</span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;"> yaitu:</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">1.</span><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Atribusi</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Menurut istilah
hukum, atribusi(</span><i><span style="color: #3d85c6;">attributie</span></i><span style="color: #3d85c6;">) mengandung arti pembagian</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">(kekuasaan), dalam kata </span><i><span style="color: #3d85c6;">attributie van rechsmacht</span></i><span style="color: #3d85c6;">,
diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (</span><i><span style="color: #3d85c6;">absolute
competentie</span></i><span style="color: #3d85c6;"> atau kompetensi mutlak), yang merupakan sebagai lawan dari </span><i><span style="color: #3d85c6;">distributie
van rechtmacht</span></i><span style="color: #3d85c6;">.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: SV; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[1]</span></span></span></span></span></a><span style="color: #3d85c6;">
Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru
dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik
kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 14.2pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span lang="SV" style="mso-ansi-language: SV; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">2.</span><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span lang="SV" style="mso-ansi-language: SV; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">Delegasi</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Kata delegasi(</span><i><span style="color: #3d85c6;">delegatie</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang
lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan
atau berdasarkan kekuatan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari
badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat
pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: SV; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[2]</span></span></span></span></span></a></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Wewenang delegasi(</span><i><span style="color: #3d85c6;">delegatie bevoegdheid</span></i><span style="color: #3d85c6;">), adalah
wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ
pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang
bersumber dari wewenang atribusi</span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;"> atau undang-undang</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi
tanggungjawab penerima delegasi</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">(</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">delegataris</span></i><span style="color: #3d85c6;">),
wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali
pemberi wewenang</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">(</span><i><span style="color: #3d85c6;">delegans</span></i><span style="color: #3d85c6;">) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam
menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi
delegasi</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">(</span><i><span style="color: #3d85c6;">mandans</span></i><span style="color: #3d85c6;">) dengan berpegang pada asas </span><i><span style="color: #3d85c6;">contrariusactus</span></i><span style="color: #3d85c6;">.</span></span></div>
<div class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-left: 14.2pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span lang="SV" style="mso-ansi-language: SV; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">3.</span><span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span lang="SV" style="mso-ansi-language: SV; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">Mandat</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Wewenang </span><i><span style="color: #3d85c6;">mandate</span></i></span><i><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></i><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">(</span><i><span style="color: #3d85c6;">mandaat bovoegdheid</span></i><span style="color: #3d85c6;">),
adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara
bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh perundang-undangan.
Ditinjau dari segi tanggungjawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau
ditarik kembali oleh pemberi </span><i><span style="color: #3d85c6;">mandate</span></i></span><i><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></i><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">(</span><i><span style="color: #3d85c6;">mandans</span></i><span style="color: #3d85c6;">)</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="SV" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: SV; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[3]</span></span></span></span></span></a><span style="color: #3d85c6;">.</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span><span lang="SV" style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Pada mandat tidak ada penciptaan ataupun penyerahan
wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat
atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">mandans</span></i><span style="color: #3d85c6;"> tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia
menginginkannnya.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Dapat dikatakan bahwa
walikota disini memiliki kewenangan delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar 1945 melalui Presiden Republik Indonesia yang diberikan lewat Mentri Dalam
Negeri. Kewenangan tersebut termasuk untuk mengatur dan juga memberikan mandat
kepada bawahannya. Jadi dapat dikaitkan bahwa ketika kewenangan tersebut
mengatur mengenai kewenangan hal ini dpat dikategorikan sebagai perjanjian yang
memakai suatu sebab yang halal. </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="color: #3d85c6;">Selain hal tersebut
ketika dalam menyelesaikan masalah hukum terbentur oleh pengaturan secara hukum
yang tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya seperti mengenai wakil
walikota yang tidak tercantum didalam UUD 1945, maka dapat kembali kepada norma
dasar pembentuknya dan dapat pula menggunakan penafsiran para </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">jurist</span></i><span style="color: #3d85c6;"> nya. Bahwa ketika walikota yang
diberikan wewenang mengatur pemerintahan maka dia berhak melakukan pembagian
tugas kepada bawahannya baik itu berbentuk perjanjian kontrak. Menjadi permasalahan
ketika suatu saat walikota atau wakil walikotanya melakukan </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">wanprestasi</span></i><span style="color: #3d85c6;"> maka menimbulkan masalah
baru. Akan dibawa kemanakah permasalahan wanprestasi perjanjian ini dibawa? Keranah
Mahkamah Agungkah atau ada pengadilan lainnya? (G-Mv)</span></span></div>
<div style="mso-element: footnote-list;">
<span style="color: #3d85c6;"><br clear="all" /></span><br />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;"><span style="color: #3d85c6;">[1]</span></span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;"> Agusalim A</span></span><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;">ndi </span></span><span lang="EN-US"><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">G</span></span><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;">adjong</span></span><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;">, 2007, </span></span><i><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;">Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum</span></span></i><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;">, Ghalia Indonesia, Bogor, H. </span></span><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;">101.</span></span></div>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;"><span style="color: #3d85c6;">[2]</span></span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid</span></span></i><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;">, H </span></span><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;">104.</span></span></div>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;"><span style="color: #3d85c6;">[3]</span></span></span></span></span></span></a><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;"> Sadjijono</span></span><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;">, 2008, </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum
Administrasi</span></i></span><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;">,</span></span><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;"> LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, </span></span><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;">H</span></span><span style="mso-ansi-language: IN;"><span style="color: #3d85c6;">. </span></span><span lang="EN-US"><span style="color: #3d85c6;">60.</span></span></div>
</div>
</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2442559042811483686.post-30983663570188427232012-05-24T01:35:00.000-07:002012-05-24T01:35:13.791-07:00Analisis Hukum Keuangan Negara (Negara vs BRI vs KUD)<br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kamis, 24 Mei 2012 Pukul 15.33</span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><o:p><span style="color: #3d85c6;"> </span></o:p></span></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><o:p><span style="color: #3d85c6;"> </span></o:p></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">A. Kasus Posisi </span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Koperasi
Unit Desa di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara secara berthap telah menerima
kredit untuk pengadaan benih padi dan pangan bagi desa dari Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Cabang Pematang Siantar sebesar Rp 260.500.000 (duaratus
enampuluh juta limaratus ribu rupiah) untuk kepentingan pengadaan bibit dan
benih padi. Kredit tersebut diberikan kepada KUD dengan perjanjian waktu
pengembalian.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Berdasarkan
hasil musyawarah ditetapkan uang kredit tersebut pengelolaannya diserahkan
kepada pengurus KUD. Oleh Pengurus KUD uang tersebut digunakan sebagian untuk
membeli tanah untuk membangun kantor KUD dan segala perlengkapannya selama ini
KUD belum memilikinya.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pada
saat jatuh tempo, ternyata KUD tidak mampu mengembalikan kredit tersebut
ditambah dengan bunga pinjaman, sehingga totalnya berjumlah Rp.280.891.000
(duaratus delapan puluh juta delapanratus satu ribu rupiah). Tim Kredit Macet
BRI Pematang Siantar, diupayakan jalan untuk penjadwalan kembali pengembalian
kredit dan bunganya tersebut setelah pengurus meminta pengunduran waktunya
dengan jaminan tanah dan aset KUD. Tetapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun
kemudian mengusut kredit macet tersebut sebagai tindak pidana korupsi karena
perbuatan yang dilakukan pengurus KUD merugikan keuangan negara c.q. BRI Cabang
Pematang Siantar. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Jaksa
Pneuntut Umum menyatakan Pengurus KUD secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan hukum, yaitu KUD
secara melawan hukum, dengan cara melakukan perbuatan yang menyimpang dari
ketentuan penggunaan kredit yang seharusnya membeli bibit dan benih padi,
tetapi digunakan untuk membeli tanah, membangun kantor dan perlengkapan kantor.
Tindakan tersebut dinyatakan langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan
negara c.q. BRI Cabang Pematang Siantar.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pengadilan
Negeri Pematang Siantar dalam putusannya menyatakan hubungan antara debitur
yaitu KUD dan kreditur yaitu BRI adalah hubungan keperdataan yang seharusnya
diselesaikan dengan cara dan mekanisme perdata. Oleh sebab itu Pengadilan
menyatakan kasus tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan menyatakan
terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">ontlag
van alle rechtsvervolging</span></i><span style="color: #3d85c6;">). </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kejaksaan
Negeri Pematang Siantar kemudian menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung dengan
menyatakan alasan kredit bibit dan benih padi berbeda dengan kredit pada
umumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar salah menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan dengan
alasan masalah kredit macet apalagi kredit benih dan bibit padi bukanlah
hubungan hukum keperdataan sebab mengandung sifat khusus dan kepentingan umum
yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, jika penggunaan kredit khusus ini
menyimpang akan menyebabkan macetnya pengembalian kepada BRI yang berdampak
pada kerugian negara. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Mahkamah
Agung kemudian memutuskan menyatakan Pengurus KUD bersalah melakukan tindak
pidana korupsi, menghukum terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing 10
bulan, tetapi memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali para
terdakwa bersalah melakukan sesuatu pidana. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">B. Analisis Kasus</span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">1. Aspek Hukum</span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sebelum
masuk lebih dalam kedalam kasus yang akan ditelaan lebih lanjut tersebut.
Diperlukan analisis lebih dalam mengenai hubungan Negara, Bank Rakyat Indonesia
(BRI) dan Koperasi Unit Desa (KUD) Kabupaten Simalungun. Negara yang
dimaksudkan disini dilihat dari sisi kepemilikan Keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Keuangan
Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kemudian
Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Keuangan
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">a.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Hak
negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan
pinjaman;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">b.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kewajiban
negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihak ketiga;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">c.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Penerimaan
Negara; </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">d.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pengeluaran
Negara;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">e.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Penerimaan
Daerah;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">f.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pengeluaran
Daerah;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">g.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kekayaan
negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">h.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">i.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh
pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan
umum;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">j.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kekayaan pihak lain yang diperoleh
dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Hubungan
Negara dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) disini dihubungkan dengan Keuangan
Negara sebagaimana yang dimaksudkan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Badan Usaha Milik
Negara disini dinyatakan masuk kedalam kategori keuangan negara. Pasal 1 ayat
(2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa
Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang
berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh
atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Namun
jika merujuk teori Arifin P. Soeria Atmadja tentang Transformasi Status Hukum
Keuangan didalam disertasi dan beberapa makalah yang disampaikannya.
Tranformasi status hukum keuangan merupakan suatu essensialisasi ilmuhukum
administrasi negara, khususnya hukum keuangan publik.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[1]</span></span></span></span></span></a><span style="color: #3d85c6;">
Transformasi keuangan publik ke dalam keuangan privat ini menyatakan adanya
batas/ pembedaan yang tegas dalam konsep yang kemudian diterapkan dalam bentuk
produk peraturan perundangan yang pada akhirnya akan dijadikan dasar rujukan
dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, menurut saya akan menjadi lebih
baik karena tidak akan muncul adanya kerancauan dalam penerapan hukumnya.
Sehingga tidak akan menimbulkan ditariknya permasalahan di ranah hukum privat
dengan penyelesaiannya menggunakan aturan pada ranah hukum publik. Jadi pada
prinsipnya hal ini dikembalikan pada ranah hukum masing-masing, masalah pada
ranah hukum privat dengan konsep dan kerangka aturan hukum privat, sedangkan
masalah pada ranah hukum publik dengan menggunakan kerangka konsep dan aturan
pada hukum publik atau istilahnya kembali pada khitah masing-masing.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Dalam
perspektif teori tersebut, kedudukan pemerintah dalam BUMN perseroan atau
disini dikatakan BRI tidak dapat dikatakan mewakili negara sebagai badan hukum
publik. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, jika dikaitakan dengan dasar logika
hukum tersebut, aspek kerugian negara dalam BUMN perseroan yang sahamnya
dimiliki negara berarti konsep kerugian negara dalam pengertian merugikan
keuangan negara tidak terpenuhi.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[2]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sedangkan
Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai badan hukum lainnya disini yang memisahkan
dari kekayaan pengurus dan anggota koperasi yang berarti Koperasi bukanlah
kekayaan negara atau bukanlah merupakan keuangan negara. Sehingga hubungan
Negara dalam Keuangan Negara terhadap BRI sebagai BUMN, negara dalam keuangan
negara disini hanyalah saham sebagai bukti modal yang kita setor dan sebagai
pemilik perusahaan.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Koperasi
Unit Desa di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mendapatkan kredit berbentuk
KMK (Kredit Modal Kerja) untuk pengadaan benih padi dan pangan dari Bank Rakyat
Indonesia (BRI) sebesar Rp 260.500.000 (duaratus enampuluh juta limaratus ribu
rupiah) dengan perjanjian waktu pengembalian. Namun dalam pelaksanaan
pengelolaan uang tersebut bukan digunakan dalam bentuk KMK (Kredit Modal Kerja)
tetapi Investasi yang digunakan membeli tanah untuk membangun kantor KUD dan
segala perlengkapannya. Sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk pengadaan
benih padi dan pangan tetapi malah digunakan untuk membeli gedung dan
perlengkapan KUD menyebabkan uang yang seharusnya berputar menjadi modal dan
menghasilkan keuntungan tidak dapat dapat berputar sehingga menyebabkan KUD
tidak mampu mengembalikan kredit ditambah bunga pinjaman yang berjumlah
Rp.280.891.000 (duaratus delapan puluh juta delapanratus satu ribu rupiah). </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kasus
yang terjadi mengenai kredit macet oleh Koperasi Unit Desa di Kabupaten
Simalungun dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), jika dianalisis dari keperdataan
dan dihubungkan dengan wanprestrasi merupakan hal yang bisa dikatakan salah
tanggap. Karena sesuai dengan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian didalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Burgerlijk
Wetboek</span></i><span style="color: #3d85c6;">)</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">1320.
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.55pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">1.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.55pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">2.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.55pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">3.
Suatu hal tertentu,</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.55pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">4.
Suatu sebab yang halal.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.55pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Namun
jika melihat posisi kasusnya ternyata Tim Kredit Macet BRI Pematang Siantar
telah mengupayakan penjadwalan kembali pengembalian kredit dan bunganya setelah
pengurus KUD meminta pengunduran waktu dengan jaminan tanah dan aset KUD. Maka
dapat dikaitkan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Burgerlijk Wetboek</span></i><span style="color: #3d85c6;">) mengenai syarat
sahnya suatu perjanjian di poin pertama yaitu ”</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">sepakat mereka yang mengikatkan dirinya</span></i><span style="color: #3d85c6;">” yang dalam artiannya
ketika telah terjadi penjadwalan kembali pengembalian kredit dan bunganya
pengurus KUD dengan pihak BRI maka dapat dikatakan tidak ada kaitan lagi
mengenai soal perdatanya. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sehingga
Pengadilan Negeri Pematang Siantar tepat ketika menyatakan kasus ini jika
dikategorikan keperdataan mengenai hubungan antara debitur yaitu KUD dan
kreditur yaitu BRI adalah hubungan keperdataan yang diselesaikan dengan cara
dan mekanisme perdata, yang kemudian memutus KUD Kabupaten Simalungun
dilepaskan dari tuntutan hukum (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">ontlag
van alle rechtsvervolging</span></i><span style="color: #3d85c6;">). Putusan tersebut tepat karena sesuai jika
dihubungkan kedalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Burgerlijk Wetboek</span></i><span style="color: #3d85c6;">) mengenai syarat
sahnya suatu perjanjian di poin pertama yang mengartikan ketika terjadinya
penjadwalan kembali pengembalian kredit dan bunganya pengurus KUD dengan pihak
BRI, maka tidak ada sengketa hukum perdata disini.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Namun
kemudian Kejaksaan Negeri Pematang Siantar melakukan kasasi ke Mahkamah Agung
dengan menyatakan alasan kredit bibit dan benih padi berbeda dengan kredit lain
sebagai hubungan keperdataan biasa. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar salah menerapkan hukum, sehingga harus
dibatalkan karena kredit yang diberikan kepada KUD Kabupaten Simalungun
mengandung sifat khusus dan kepentingan umum yang harus dilindungi yang jka
menyimpang akan menyebabkan macetnya pengembalian kepada BRI yang berdampak
pada kerugian negara. Putusan tersebut menghasilkan putusan berupa pernyataan Pengurus
KUD Kabupaten Simalungun bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum
dengan pidana percobaan masing-masing 10 bulan.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pertama</span></span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">
yang dilihat disini adalah mengenai pemaknaan sifat khusus dan kepentingan umum
yang dijadikan dasar Majelis Hakim mengeluarkan putusan tersebut. Kata sifat
khusus hanya ada didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara didalam Pasal 20 yang berbunyi “Dengan memperhatikan sifat khusus
masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan”.
Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam
Pasal</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">6 Ayat (1) “Kekuasaan pengelolaan
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">bersifat umum</span></i><span style="color: #3d85c6;"> dan kewenangan yang </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">bersifat khusus</span></i><span style="color: #3d85c6;">...”. Pemaknaan sifat
khusus dan sifat umum masih menjadi pertanyaan besar. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pemaknaan
sifat khusus bisa jadi berkaitan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">“Badan
Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Pasal 4
ayat (l) undang-undang yang sama menyatakan bahwa “BUMN merupakan dan berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1)
tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan
kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan
penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya
tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun
pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang
sehat”. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang
khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan
negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan
pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada
prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Adanya sifat khusus dialam hubungan
Negara dengan BRI disinilah yang berkemungkinan besar dikatakan sifat khusus
tersebut tapi dengan alasan yang logis banyak menimbulkan panafsiran
menyebabkan pengartian sifat khusus disini menjadi sangat rancu.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Betapa
luasnya pengertian yang terkandung dalam kepentingan umum itu. Kalau
kepentingan umum itu adalah kepentingan masyarakat luas, berapa luaskah? Kalau
kepentingan umum itu adalah kepentingan rakyat banyak, berapa banyakkah? Kalau
kepentingan umum itu adalah kepentingan Bangsa dan Negara apakah kepentingan
umum itu sama dengan kepentingan Pemerintah dan apakah setiap kepentingan
Pemerintah adalah kepentingan umum? Sedemikian luasnya pengertian kepentingan
umum sehingga segala macam kegiatan dapat dimasukkan dalam kegiatan demi kepentingan
umum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan
untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan
dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Di dalam masyarakat terdapat
banyak sekali kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok, yang
tidak terhitung jumlah maupun jenisnya yang harus dihormati dan dilindungi dan
wajarlah kalau setiap orang atau kelompok mengharapkan atau menuntut
kepentingan-kepentingannya itu dilindungi dan dipenuhi, yang sudah tentu tidak
mungkin dipenuhi semuanya sekaligus, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan
itu, kecuali banyak yang berbeda banyak pula yang bertentangan satu sama lain.
Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan
umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak (kepentingan umum).
Memang itulah tugas Pemerintah, sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan
atau urusan Pemerintah.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[3]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Konsep
kepentingan umum; menurut Banfield, adalah jika melayani seluruh masyarakat
dari beberapa sektor masyarakat'. Seperti yang telah kita lihat, ada alternatif
versi yang mendukung (kepentingan umum), terutama; permintaan mayoritas
berdasar teori nilai sosial. Kepentingan public tidak mampu menyelesaikan,
namun membantu membedakan potensi relevansi kinerja media penelitian murni dari
kelompok, atau individu idiosyncratic poin of view.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[4]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kepentingan
umum disini memiliki banyak aspek penalaran, karena pendefenisiannya yang tidak
diatur secara jelas dan lugas, sehingga menimbulkan berbagai bias pengertian
karena pengkategorian kepentingan umum menjadi dipertanyakan apakah kepentingan
umum yang dimaksudkan disini adalah mengenai kepentingan yang dihubungkan
dengan keuangan negara dilihat dalam fungsinya sebagai badan pemerintahan yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang ketika dianggap merugikan
negara, maka ketika KUD yang diberikan kredit oleh BRI mengalami kredit macet hal
ini dianggap melanggar kepentingan umum. Namun bisa juga pemaknaannya dikaitkan
dengan ekonomi yang berhubungan erat dengan masyarakat secara sosial.
Kepentingan umum disini bisa jadi berhubungan erat dengan negara yang
memberikan modal kepada BRI berupa saham yang dipunyai negara, kemudian BRI
yang memberikan kredit kepada KUD, sehingga hubungan yang dihasilkan ketika KUD
mengalami kredit dianggap menimbulkan efek domino kerugian kepada BRI yang
kemudian berimbas kepada Negara sehingga menyebabkan kepentingan umum
terganggu.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kedua</span></span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">,
konsepsi Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutuskan Pengadilan Negeri
Pematang Siantar salah menerapkan hukum sehingga menghasilkan putusan berupa
pernyataan Pengurus KUD Kabupaten Simalungun bersalah melakukan tindak pidana
korupsi dan dihukum dengan pidana percobaan masing-masing 10 bulan disini
memiliki pandangan yang keras terhadap pengkategorian korupsi. Disinipun dapat
dilihat dari beberapa aspek hukum.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Jika
dilihat berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 1999 telah mengalami
kemajuan dibandingkan yang sebelumnya terutama mengenai subyek tindak pidana
tidak hanya”orang perseorangan” tetapi juga “korporasi”. Yang dimaksud dengan
korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ke-1 Undang-undang
Tindak Pidana Korupsi</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">1999).</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Dikenakannya
sanksi pidana/tindakan kepada korporasi dalam perkara korupsi ini cukup
beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi konggres PBB mengenai </span><i><span style="color: #3d85c6;">The
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders</span></i><span style="color: #3d85c6;">, antara lain:</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">1.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Dalam rekomendasi Konggres PBB ke-8/1990
ditegaskan, agar ada tindakan terhadap “perusahaan-perusahaan yang terlibat
dalam perkara korupsi”.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l3 level1 lfo2; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">2.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Dalam dokumen Konggres PBB ke-9/1995 di
Kairo, antara lain ditegaskan sebagai berikut: “Korporasi, asosiasi kriminal
atau individu mungkin terlibat dalam penyuapan para pejabat untuk berbagai
alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Dalam perkembangan
hukum pidana Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai
subyek tindak pidana (Mardjono Reksodiputro, 1989:9):</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.55pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level1 lfo3; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">1.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pengurus korporasi sebagai pembuat maka
penguruslah harus bertanggung jawab;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.55pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level1 lfo3; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">2.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Korporasi sebagai pembuat, maka
penguruslah yang bertanggung jawab</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.55pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l1 level1 lfo3; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">3.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Korporasi sebagai pembuat dan yang
bertanggung jawab.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Namun
perlu ditelaah ulang bagian mana yang dikategorikan tindak pidana. Apakah
hubungan Negara dengan BRI atau hubungan BRI ketika memberikan kredit kepada
KUD atau hubungan paralel ketiganya?. Harus ditelaah ulang mengenai hubungan
tersebut, agar mengetahui bagian mana yang dijadikan dasar pemikiran sehingga
kasus ini dikategorikan sebagai tindakan pidana. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Jika
ditarik kembali hubungan Negara dalam APBN dengan BRI. BRI meruapakan korporasi
sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada
dirinya, yakni:</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[5]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 32.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">1.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Terbatasnya Tanggung Jawab</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 32.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pada
dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak
bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau hutang korporasi. Jika
badan usaha itu adalah Perseroan Terbatas (PT), maka tanggungjawab pemegang
saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia sukai. Selebihnya ia
tidak bertanggung jawab.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 32.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">2.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Perpetual Succession</span></span></i></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 32.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sebagai
sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak
memiliki akibat atas status atau eksistensinya; Bahkan dalam konteks PT,
pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga.
Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan.
Jika PT yang bersangkutan adalah PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu
bursa efek (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">listed</span></i><span style="color: #3d85c6;">), terdapat kebebasan
untuk mengalihkan saham tersebut.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 32.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">3.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Memiliki Kekayaan Sendiri</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 32.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Semua
kekayaan yang ada dimiiki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik oleh
anggota atau pemegang saham adalah suatu kelabihan utama badan hukum. Dengan
demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang
saham.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 32.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo4; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">4.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Memiliki Kewenangan Kontrakual Serta
Dapat Menuntut dan Dituntut Atas Nama Dirinya Sendiri</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 32.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Badan
hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki
kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas
nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan
menuntut di hadapan pengadilan.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Hubungan Negara dalam
hal ini APBN dengan BRI melihat konsep diatas maka dapat dikatakan hubungan
Negara disini sebatas pemberi modal dalam bentuk saham dan BRI yang menerima
modal. Jika alasan Mahkamah Agung menyatakan bahwa yang menjadi dasar putusan pidana
tersebut sifat khusus dan kepentingan umum. Dalam sifat khusus sebagaimana
analisis awal dalam hubungan APBN sebagai penyerta modal hal ini menjadi rancu
penaalarannya, karena jika hubungan kepemilikan ini dalam hal saham maka ini
adalah hubungan keperdataan. Kemudian kepentingan umum, jika kepentingan umum
disini dalam hubungan negara dan masyarakat maka menjadi salah penafsiran,
karena hubungan yang tercipta merupakan hubungan bisnis yang dilepaskan dalam
hubungan sosial.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Jika ditelaah dalam
hubungan keuangan negara sesuai dengan teori transformasi keuangan negara maka
ketika Negara didalam APBN memberikan modalnya atau menyertakan modalnya
berbentuk saham di BRI maka lepas sudah hubungan keuangan berbentuk APBN dengan
keuangan berbentuk saham. Dengan konsep yang demikian itu, maka ketika negara
menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan negara (keuangan
negara dalam bentuk kekayaan negara) yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu
menjadi kekayaan Persero. Tidak lagi menjadi kekayaan negara. Konsekuensinya,
segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang
diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu
sendiri. Maka seperti pengertian korupsi yang didalam pasal 2 Undang-Undang </span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi</span></span><span style="color: #3d85c6;"> “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara...</span></i><span style="color: #3d85c6;">”. Maka jika uang dari APBN yang telah
bertransformasi kedalam saham di BRI bukan keuangan negara lagi maka jika
terjadi masalah tidak bisa dikategorikan tindak pidana korupsi.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kemudian jika yang
dijadikan permasalahan pidana mengenai hubungan BRI dengan KUD dalam pemberian
kredit yang kemudian dalam perjalanannya terjadi kredit macet yang diduga dalam
pemberian kredit berbentuk KMK (Kredit Modal Kerja) yang seharusnya digunakan
untuk pembelian benih dan bibit padi tapi dalam pelaksanaannya digunakan KUD untuk
membeli tanah kantor dan perlengkapan padahal seharusnya untuk Investasi. Jika
melihat kasus disini, maka yang terjadi bukanlah tindak pidana atau kasus
perdata, tapi merupakan masalah adminstrasi. Jika melihat konsep </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">dwaling</span></i><span style="color: #3d85c6;"> (salah kira) yang pengartiannya
menurut E. Utrecht terjadi bilamana subjek hukum menghendaki sesuatu dan
membuat sesuatu pernyataan yang sesuai dengan kehendak itu, tetapi kehendak
tersebut didasarkan atas suatu bayangan (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">voorstelling</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
yang diartikan mengenai pokok maksud pembuat (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">zelfstandigheid der zaak</span></i><span style="color: #3d85c6;">) tentang suatu hal yang salah.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[6]</span></span></span></span></span></a><span style="color: #3d85c6;">
Dilihat dalam hubungan tersebut jelas tidak dapat dikatakan terjadi masalah
perdata apalagi jika dimasukkan kedalam kategori tindak pidana terutama
korupsi.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">2. Aspek Ekonomi,
Sosial dan Publik Masyarakat</span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Jika
melihat analisis hukum seperti yang telah dijelaskan diatas dalam kasus yang
terjadi mengenai hubungan Negara didalam APBN dengan Bank Rakyat Indonesia
(BRI) Cabang Pematang Siantar terhadap pemberian kredit kepada Koperasi Unit
Desa (KUD) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Didalam
kasusnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun mengusut kredit macet tersebut
sebagai tindak pidana korupsi karena perbuatan yang dilakukan pengurus KUD
merugikan keuangan negara c.q. BRI Cabang Pematang Siantar. Penngadilan negeri
Pematang Siantar dalam putusannya menyatakan hubungan antara debitur yaitu KUD
dan kreditur yaitu BRI adalah hubungan keperdataan yang seharusnya diselesaikan
dengan cara dan mekanisme perdata dan menyatakan KUD dilepaskan dari tuntutan
hukum (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">ontlag van alle rechtsvervolging</span></i><span style="color: #3d85c6;">).
Ternyata Tim Kredit Macet BRI Pematang Siantar telah menjadwalkan kembali
pengembalian kredit dan bunganya setelah pengurus KUD meminta pengunduran waktu
dengan jaminan tanah dan aset KUD, maka sesuailah jika dikaitkan dengan
keperdataan bahwa masalah ini selesai dan KUD dinyatakan bebas.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Tapi
dalam perjalanannya Kejaksaan Negeri Pematang Siantar melakukan kasasi ke
Mahkamah Agung dengan menyatakan alasan kredit bibit dan benih padi berbeda
dengan kredit lain sebagai hubungan keperdataan yang mempunyai unsur kepentingan
umum. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar salah menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan karena kredit yang
diberikan kepada KUD Kabupaten Simalungun mengandung sifat khusus dan
kepentingan umum yang harus dilindungi yang jka menyimpang akan menyebabkan
macetnya pengembalian kepada BRI yang berdampak pada kerugian negara. Pengurus
KUD Kabupaten Simalungun dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
dan dihukum dengan pidana percobaan masing-masing 10 bulan. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Megenai
analisis hukum sudah diapaparkan diatas, yang menjadi analisis lanjutan jika
dilihat dari segi ekonomi. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Pertama</span></i><span style="color: #3d85c6;">,
jika dihubungkan ekonomi dan keuangan negara. Dilihat dari analisis ekonomi,
mengenai pengeluaran didalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, perlu dianalis pembedaan pengeluaran (biaya) dengan beban.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Menurut
Mulyadi terkait dengan beban dan biaya yang berdasarkan pada periode pemnfaatannya,
beliau membedakannya menjadi </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Capital
Expenditure</span></i><span style="color: #3d85c6;"> (pengeluaran modal), merupakan biaya yang mempunyai manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Revenue
Expenditure</span></i><span style="color: #3d85c6;"> (pengeluaran pendapatan), merupakan biaya yang hanya mempunyai
manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[7]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Di
pihak lain, istilah biaya (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
tidaklah sama dengan beban (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">expense</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
dan kerugian (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">lost</span></i><span style="color: #3d85c6;">). Mengenai
perbedaan ketiganya dapat diambil dari defenisi Firdasu A. Dunia:</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[8]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">1.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Biaya
(</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">) adalah pengeluaran-pengeluaran
atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk
masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi
tahunan.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">2.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Beban (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">expense</span></i><span style="color: #3d85c6;">) merupakan biaya (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
yang telah memberikan suatu manfaat (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">expired
cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">), dan termasuk pula penurunan dalam aktiva atau kenaikan dalam
kewajiban sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh
pendapatan, serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk
tahun buku yang berjalan. Jika manfaat dari barang atau jasa itu diterima, maka
biaya (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">0 menjadi beban (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">expense</span></i><span style="color: #3d85c6;">) atau dengan kata lain biaya (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">) yang telah habis masa manfaatnya (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">expired</span></i><span style="color: #3d85c6;">) merupakan beban (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">expense</span></i><span style="color: #3d85c6;">), sedangkan biaya (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">) yang manfaatnya masih akan
diterima (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">unexpired cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">) digolongkan
sebagai aktiva (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">assets</span></i><span style="color: #3d85c6;">).</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo5; text-align: justify; text-indent: -18.0pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">3.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kerugian
(</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">loss</span></i><span style="color: #3d85c6;">) adalah biaya (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">cost</span></i><span style="color: #3d85c6;">) yang timbul ketika barang atau
jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tanpa
manfaat apa-apa lagi karena kondisi tertentu.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Teori
ekonomi disini mengokong teori hukum dalam transformasi keuangan negara
tersebut sekaligus menentang pemahaman pengeluaran didalam Undang-Undang No 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Maka sekali lagi dikatakan tidak dapat
dikategorikan merugikan keuangan negara, dengan dasar pengertian keuangan
negara itu sendiri.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kedua, </span></span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">jika
pengkategorian tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan hubungan Bank Rakyat
Indonesia (BRI) dalam pemberian kredit KUD hal ini selain berdampak terhadap
ekonomi pembangunan juga akan berdampak terhadap sosial dan publik masyarakat.
dari segi ekonomi pembangunan, jika disini kasusnya KUD yang melakukan kredit
terhadap Bank kemudian kredit macet yang kemudian lagi KUD diberikan sanksi
pidana oleh Mahkamah Agung, maka jika ditarik panjang kedepan akan banyak KUD
atau malah masyarakat umum sebagai dampak sosial akan berfikir seribu kali
untuk melakukan kredit dengan Bank. Jika hal ini terjadi maka dampaknya akan
sangat luas, tidak hanya akan membuat kerugian diberbagai Bank tetapi juga akan
membuat keguncangan perekonomian Indonesia.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div style="mso-element: footnote-list;">
<span style="color: #3d85c6;"><br clear="all" /></span><span style="color: #3d85c6;">
</span><hr align="left" size="1" width="33%" />
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[1]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><span class="MsoFootnoteReference"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span></i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Op.,
Cit.</span></i><span style="color: #3d85c6;"> Dian Puji N. Simatupang, hlm. 35.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[2]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid.,</span></i><span style="color: #3d85c6;"> hlm. 37</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[3]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> Sudikno Mertokusumo, ”Kepentingan
Umum” (Senin, 17 Maret 2008)</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">di buat di
Yogyakarta, 1996 Kertas kerja untuk didiskusikan di Kejaksaan Agung Republik
Indonesia</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[4]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> Martin Meyerson, Edward C.
Banfield, Politics, planning, and the public interest: the case of public
housing in Chicago, Universitas Michigan, 1955</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[5]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> David Kelly, et.al, </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Business Law, </span></i><span style="color: #3d85c6;">Cavendish Publishing
Limited, London: 2002, hlm. 343.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[6]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Op., Cit., </span></i><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">E. Utrecht dan
Saleh Djindang, </span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">hlm. </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">82</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[7]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> Ajang Mulyadi, </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Akuntansi Manajemen,</span></i><span style="color: #3d85c6;"> (Bandung: UPI, 2002),
hlm. 17.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[8]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> Firdaus A. Dunia, </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Akuntansi Biaya Buku I, </span></i><span style="color: #3d85c6;">(Jakarta:
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1994), hlm. 21.</span></span></div>
</div>
</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2442559042811483686.post-90947895292510825412012-05-24T01:23:00.000-07:002012-05-24T01:23:45.511-07:00TEORI HUKUM KEUANGAN PUBLIK<br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kamis, 24 Mei 2012 Pukul 15.17</span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">A. Teori Milik Negara
dan Milik Publik (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Staatsdpmein En Publiek
Domein</span></i><span style="color: #3d85c6;">)</span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sebelum
masuk kedalam teori keuangan publik sebaiknya membahas mengenai apa yang
dimaksud dengan kepemilikan/kepunyaan publik (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">domaine public</span></i><span style="color: #3d85c6;">) dan kepemilikan/kepunyaan privat (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">domaine prive</span></i><span style="color: #3d85c6;">). Seperti subjek hukum
lainnya, badan-badan pemerintahan dapat memiliki kekayaan (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Vermogen</span></i><span style="color: #3d85c6;">) seperti tanah, gedung, mobil dinas, kapal, jembatan,
perlabuhan dan sebagainya. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan
barang miliknya sendiri agar lebih efisien (bermanfaat) daripada menyewa dari
swasta.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[1]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sejak
abad ke-10 terdapat pendapat Proudhon yang secara umum diterima di Prancis dan
beberapa negara lain mengenai kedudukan dari kepunyaan negara itu harus
diadakan pembagian menjadi; kepunyaan publik (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">domaine public</span></i><span style="color: #3d85c6;">) dan kepunyaan privat (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">domaine prive</span></i><span style="color: #3d85c6;">). Menurut Proudhon yang termasuk kepunyaan privat
ialah benda-benda kepunyaan negara seperti tanah, rumah dinas bagi pegawai
serta gedung perusahaan negara. Hal yang mengatur kepunyaan privat berbeda dari
hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">gawone burgelijke eigendom</span></i><span style="color: #3d85c6;">). Yang termasuk kepunyaan publik ialah
segala benda yang disediakan (oleh pemrintah) untuk dipakai </span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[2]</span></span></span></span></span></a><span style="color: #3d85c6;">
Jadi negara sebagai subjek hukum selain mempunyai kepunyaan publik tapi juga
mempunyai kepunyaan privat sekaligus yang pengaturan kepunyaan privat disini
berbeda dari hukum perdata biasa.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Menurut
beberapa pengarang lain yang termasuk kepunyaan publik adalah segala benda yang
secara langsung dipakai (oleh pemerintah) untuk menyelenggarakan kepentingan
umum, seperti gedung-gedung departemen, gedung-gedung pengadilan, gedung
sekolah negeri dan sebagainya. Tapi kedudukan kepunyaan publik disini sama
sekali tidak dibawah hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa, melainkan
diatur oleh peraturan-peraturan hukum sendiri karena benda-benda kepunyaan
publik tersebut mempunyai kedudukan hukum sendiri yang disebut hukum “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">domiane public</span></i><span style="color: #3d85c6;">”. Terdapat berbagai
pandangan berbeda mengenai isi kedudukan hukum benda yang termasuk kepunyaan
publik tersebut. Proudhon berpendapat, karena peraturan kepunyaan publik
berbeda dengan pengaturan kepunyaan perdata, maka pemerintah bukan “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">eigenaar</span></i><span style="color: #3d85c6;">” (yang mempunyai, pemilik)
benda-benda yang termasuk kepunyaan publik, Negara hanya menguasai (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">beheren</span></i><span style="color: #3d85c6;">) dan melakukan pengawasan (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">toezichthouden, droit de garde et de
surintendance</span></i><span style="color: #3d85c6;">) atas benda-benda yang termasuk kepunyaan publik.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[3]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pendapat
Proudhon mendapatkan banyak pertentangan, sehingga diabad ke-20 mulai
ditinggalkan. Prof.Vegting berpendapat, bahwa pendapat Proudhon telah
menyimpang dari pendapat tentang hukum telah menyimpang dari sejarah hukum
didalam Code Civil Perancis. Menurut H. Benthelemy hak pemerintah atas
benda-benda yang termasuk kepunyaan publik bersifat “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">droit degarde et surintendance</span></i><span style="color: #3d85c6;">”. Planiol pengikut Benthelemy
mengemukakan bahwa “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">domaine public</span></i><span style="color: #3d85c6;">”
tidak lain dari penerusan (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">voortzetting</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
hak yang oleh orang-orang Romawi diakui</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span><span style="color: #3d85c6;">diatas </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">res publicae</span></i><span style="color: #3d85c6;"> yang
ditempatkan dibawah </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">ex commercium</span></i><span style="color: #3d85c6;">.
Menurut M. Hariou dan A. Lubadere kepunyaan publik itu suatu “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">propriete administratif</span></i><span style="color: #3d85c6;">”, menurut Marcel
Waline maka negara “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">eigenaar</span></i><span style="color: #3d85c6;">” dari
benda-benda yang termasuk kepunyaan publik tetapi dalam menjalankan hak-hak
yang oleh KUHPerdata diberi suatu “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">eigenaar</span></i><span style="color: #3d85c6;">”,
kekuasaan negara itu terbatas saja. Menurut Barckhausen dengan “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">domaine public</span></i><span style="color: #3d85c6;">” itu tidak pernah
dimaksud suatu tantangan (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">tegenstelling</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
terhadap suatukepunyaan perdata dari negara tetapi hanya suatu “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">rechtsregiem</span></i><span style="color: #3d85c6;">” yang istimewa, yang hanya
mengatur dapat atau tidak dapat diasingkannya (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">vervreemdbaarheid</span></i><span style="color: #3d85c6;">) benda-benda yang termasuk kepunyaan publik
seperti semua benda lain maka benda tersebut dapat menjadi objek kepunyaan
privat dari negara. Yurisprudensi di Perancis saat sekarang tetap beranggapan
bahwa negara atas bednda-benda termasuk publik itu bukan hak “propriete”
menurut Code Civil, walaupun hukum privat tidak berlaku bagi kepunyaan publik
namun pengaruh hukum privat tetap teras dalam menjalankan hak-hak mengenai
kepunyaan publik.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[4]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Anggapan
Proudhon dibela oleh Thorbecke dan W.C.D.Olivier dari Belanda yang beranggapan
bahwa negara tidak menjadi “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">eigenaar</span></i><span style="color: #3d85c6;">”
benda-benda yang termasuk kepunyaan publik, seperti yang diatur didalam
KUHPerdata pasal 537 ayat (1) mengenai pokok besit, 1164 ayat (1) mengenai
hipotek, 1332 mengenai pokok perjanjian, serta 1953 mengenai kepunyaan diluar
perniagaan. Benda-benda yang termasuk kepunyaan publik dianggap “benda diluar
perniagaan” (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">zaken buiten de hendel</span></i><span style="color: #3d85c6;">),
maka dengan sendirinya benda-benda tersebut tidak dapat menjadi pokok hak “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">eigendom</span></i><span style="color: #3d85c6;">”, jadi negara tidak dapat
menjadi “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">eigenaar</span></i><span style="color: #3d85c6;">” benda-benda yang
termasuk kepunyaan publik.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[5]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pendapat
tersebut kemudian mendapat kritik tajam dari Mr Von Reeken yang mengemukakan 1)
Benda-benda yang ditujukan kepada penyelenggaraan kepentingan umum, bukan benda
diluar perniagaan, 2) Negara menjadi “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">eigenaar</span></i><span style="color: #3d85c6;">”
dari benda-benda yang termasuk kepunyaan publik. Hukum privat berlaku juga bagi
benda-benda tersebut asal tidak bertentangan dengan tujuan publiknya sebagai
penggunaan umum (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">voor het publiek gebruik
bestemd</span></i><span style="color: #3d85c6;">).</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[6]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">E.
Utrect beranggapan sama seperti Prof.Vegting yang dianggap termodern dalam
hukum administrasi negara tentang kedudukan hukum kepunyaan publik, dimana
badan-badan pemerintah adalah pemilik kepunyaan publik dan mempunyai segala
kekuasaan yang oleh hukum diberi kepada suatu pemilik berhubung dengan hak
kepunyaan atas benda pada umumnya. Badan-badan pemerintah ini dapat mengubah
tujuan benda-benda yang termasuk kepunyaan publik, mengasingkannya atau
membebaninya dengan suatu hak kebendaan yang lebih terbatas secara menyeluruh
atau tidak mengubah tujuannya.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[7]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">B. Keuangan Publik</span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Keuangan
publik (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">public finance</span></i><span style="color: #3d85c6;">) memiliki
keterkaitan dengan aspek publik secara umum dan aspek publik secara khusus yang
memiliki keterkaitan dengan negara. Di beberapa negara pemaknaan keuangan
publik secara sempit sebagai keuangan negara atau lebih sempit sebagai anggaran
negara.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[8]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Menurut
Soepomo kata publik tidaklah memiliki keterkaitan hanya dengan negar, tetapi
pada segala pertanggungjawaban yang bersifat publik. Akan tetapi, publik
mempunyai karakteristik negara menguasai benda tersebut sebagai suatu sifat
mengatur, dan bukan memiliki. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan
keuangan publik berarti keuangan yang dikuasai negara, tetapi dimiliki tidak
harus negara, tetapi dapat badan hukum perdata atau publik.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[9]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">David
N. Hymann menyebutkan istilah keuangan publik (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">public finance</span></i><span style="color: #3d85c6;">) sebagai, “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">the
field economics that studies government activities and alternative means of
financing government expenditures</span></i><span style="color: #3d85c6;">”. Ini berarti keuanagan publik mempunyai
relevansi dengan anggaran negara dibandingkan sebagai keuangan publik secara
menyeluruh. Keuangan publik hakikatnya bertujuan untuk menganalisis peranan
keuangan negara (pemerintah) melalui anggran negara dan menggunakan alokasi
dana dan manfaat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan negaranya.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[10]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Keuangan
publik hakikatnya menunjuk pada dua hal yaitu sektor keuangan yang digunakan
untuk kepentingan pemangku kepentingan (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">stakeholder</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
dalam lingkungan kuasanya. Atau keuangan yang ditunjukkan pada fungsi
penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan umum dan pelayanan pyblik. Bagi
negara berkembang, keberadaan keuangan publik sama halnya dengan administrasi
publik merupakan keharusan sebagaimana dikemukakan Irving Swerdlow yang
mengemukakan, “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">the importance of adequate
publik administrastion for economic growth was quickly recognized and
emphasized</span></i><span style="color: #3d85c6;">.”</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[11]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Berdasarkan
pendapat Swerdlow dan Zoller sebenarnya dapat ditarik suatu garis penghubung
keuangan publik memiliki relevansi erat dengan administrasi publik dan hukum
publik. Relevansi terletak pada dua hal, yaitu 1) keuangan publik dijalankan
oleh administrasi publik, sehingga keuangan publik dapat dimaknai sebagai himpunan
peraturan-pertauran tertantu yang menjadi sebab negara melakukan kegiatan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik 2)hukum keuangan publik
termasuk kedalam ranah hukum publik karena mengatur perhubungan hukum (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">rechtbetrekking</span></i><span style="color: #3d85c6;">) yang melahirkan
kekuasaan/weenang (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">bevoegheid</span></i><span style="color: #3d85c6;">).</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[12]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Dalam
perkembangan hukum dewasa ini, keuangan publik tidak hanya dimaksudkan pada
fungsi negara untuk melaksanakan dan menyelenggrakan kehendak-kehendak serta
keputusan pemerintah secara nyata dan menyelenggarakan undang-undang yang
ditetapkan pemerintah dalam sektor keuangan, tetapi juga meluas pada kegiatan
yang teratur dan terus menerus melayani kebutuhan dan kepentingan umum yang
menciptakan dan memperoleh pendapatan. Pengertian keuangan terakhir inilah yang
menyebabkan keuangan publik dimaknai sebagai suatu bangunan arsitektur yang
terdiri dari keuangan negara, keuangan daerah, keuangan badan hukum, dan
keuangan subjek hukum pribadi, yang masing-masing karakter hukum (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">rechtkarakter</span></i><span style="color: #3d85c6;">) dan status hukum (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">rechtsstatues</span></i><span style="color: #3d85c6;">) yang berbeda yaitu
semakin bersifat publik, akan semakin luas wewenang (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">autority, gezag</span></i><span style="color: #3d85c6;">) negara, sedangkan semakin privat akan semakin
mengecil wewenang negara.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[13]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.5pt;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">C.
</span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">Keuangan Negara dan Kerugian Negara
dalam Lingkup Korupsi </span></span></span></b></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Perumusan mengenai
keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak
Pidana Korupsi yang menyatakan keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh
kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak
dan kewajiban yang timbul karena :</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[14]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">(a) berada dalam
penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik
ditingkat pusat maupun di daerah;</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">(b) berada dalam
penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal
negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian
dengan Negara.” </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">“Kekayaan negara yang
dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk
saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) itu. Seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut
Undang-Undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan surat berharga dengan
jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannya karena
jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan oleh orang
lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). </span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[15]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pasal 2 menyatakan
Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara
lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah. Saya berpendapat bahwa kekayaan yang dipisahkan
tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh
negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kerancuan mulai terjadi
dalam penjelasan dalam Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup
keuangan negara yang menyatakan :</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">“Pendekatan yang digunakan dalam
merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.
Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek
sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, san badan lain
yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara
mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek
sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara
meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan
pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang
demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub
bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan.”</span></span></i></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pasal 56 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu lima
bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan
untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan
tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan
perhitungan laba/rugi dari buku tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas
dokumen tersebut. Dengan demikian kerugian yang diderita dalam satu transaksi
tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada
transaksi-transaksi lain yang menguntungkan. Andaikata ada kerugian juga belum
tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada
laba yang belum dibagi pada tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan
perusahaan. Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi
kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara. Namun beberapa sidang
pengadilan tindak pidana korupsi telah menuntut terdakwa karena terjadinya
kerugian dari satu atau dua transaksi.</span><a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[16]</span></span></span></span></span></a></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi:</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">“Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah).” </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">(garis bawah dari saya).</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD
1945 (Perubahan Keempat) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">a.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Para penyusun Rancangan Undang-Undang
atau perancang undang-undang memiliki kewajiban mematuhi prinsip </span><i><span style="color: #3d85c6;">Rule of Law</span></i><span style="color: #3d85c6;">.
Sebagai bagian dari kewajiban itu, mereka harus memastikan agar kerangka
rancangan mereka ada kejelasan, ketelitian, dan konsistensi. Tanpa kejelasan
dan ketelitian, undang-undang tidak dapat diprediksi. Prinsip Negara Hukum
menuntut agar sebanyak mungkin orang mengetahui tentang apa yang diperintahkan
kepada mereka berdasarkan undang-undang, hal-hal apa yang diberikan kepada
mereka berdasarkan undang-undang, dan perilaku apa yang mereka harapkan dari
pejabat. Adanya kejelasan dan ketelitian dalam RUU itu sendiri menempatkan
tugas penyusun RUU sebagai dasar dari pemerintahan yang bersih dan pembangunan.
</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">b.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kewajiban penyusun RUU yang jelas dan teliti
berasal juga dari tuntutan pemerintahan demokrasi yang berupaya mengadakan
reformasi; untuk menggunakan hukum yang mengubah perilaku-perilaku bermasalah
dan dalam pengambilan keputusan secara tidak sepihak. Kedua hal tersebut
menuntut agar menggunakan hukum dalam mendorong perilaku-perilaku yang menjadi
sasaran dari peraturan perundang-undangan – baik warga masyarakat maupun para
pejabat. Dalam pembangunan tugas utama hukum yaitu mengatur perilaku-perilaku,
baik perilaku peran utama maupun dari para pejabat dalam lembaga-lembaga
pelaksanaan (Penegak Hukum).</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">c.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Demokrasi menuntut kejelasan dan
ketelitian dari para perancang undangundang. Pada prinsipnya, melalui peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang dipilih
secara demokratis, Rakyat menentukan perilaku penguasa. Prinsip Negara Hukum
akan runtuh apabila para pejabat yang menjadi sasarannya para hakim dan penegak
hukum lainnya tidak mematuhi hukum. Tanpa itu demokrasi berada dalam posisi
yang sangat lemah. Para perancang undang-undang wajib memastikan agar RUU
mereka mendorong perilaku-perilaku pejabat yang diinginkan, karena sesuai
dengan prinsip Negara Hukum (</span><i><span style="color: #3d85c6;">Rule of Law</span></i><span style="color: #3d85c6;">), yaitu pemerintahan harus
berdasarkan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">d.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">Untuk memastikan bahwa prediksi dapat dibuat,
guna mendorong adanya perilaku yang sesuai dengan pemerintahan yang bersih, dan
memastikan bahwa khususnya para pejabat pemerintah mematuhi ketentuan-ketentuan
dalam undang-undang, serta para pihak yang dituju undang-undang memiliki akses
yang mudah terhadap isi dari undang-undang yang bersangkutan. Sebagai syarat
pertama dari kemudahan untuk memperoleh akses, kerangka undang-undang –
pengungkapan dari strukturnya secara keseluruhan, perincian tentang siapa
melakukan apa, serta kejelasan, ketelitian dan konsistensi kalimat-kalimat
dalam undang-undang sehingga memberikan kepastian bagi para pihak yang dituju
tentang kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum. Untuk memastikan bahwa
prediksi dapat dibuat, dan memastikan agar undang-undang sesungguhnya mendorong
perilaku-perilaku yang diinginkan baik untuk mencapai pembangunan maupun
pengambilan keputusan tidak secara sepihak, dan untuk melindungi pengendalian
demokratis terhadap pemerintah, maka para penyusun RUU harus mampu menghasilkan
undang-undang yang terperinci, teliti, jelas dan dapat diakses.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 35.45pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: -14.15pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><span style="mso-list: Ignore;"><span style="color: #3d85c6;">e.</span><span style="font: 7.0pt "Times New Roman";"><span style="color: #3d85c6;">
</span></span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pasal 2 ayat (1) yang memuat kalimat :
“... yang dapat merugikan keuangan Negara ...”, menggunakan kata-kata yang
samar-samar. Bagaimana hukum harus ditetapkan atau hukuman dijatuhkan
berdasarkan suatu peristiwa yang belum terjadi, belum tentu terjadi atau
mungkin tidak terjadi. Kata-kata “... yang dapat merugikan keuangan Negara
...”, pada prakteknya kata-kata ini dapat berarti apa saja sesuai dengan
pilihan pembacanya. Bagaimana besar akibatnya bagi tersangka yang dijatuhi
hukuman berdasarkan kata-kata di atas, tetapi ternyata kemudian kerugian Negara
itu tidak terjadi. Ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan, hal tersebut secara
implisit memberikan wewenang kepada hakim untuk merumuskan peraturan-peraturan
terperinci yang diperlukan. Ketidakpastian kata-kata demikian tentu saja tidak
diinginkan. Membuat RUU yang samar-samar adalah tidak baik, sebuah istilah yang
samar-samar memberikan kewenangan kepada setiap pejabat yang melaksanakan
undang-undang tersebut, secara tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan apa yang
disebut “</span><i><span style="color: #3d85c6;">Judicial Dictatorship</span></i><span style="color: #3d85c6;">” yang tentu saja bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Mahkamah Konstitusi
memutuskan dalam yudicial review Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.
31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Isi penjelasan
Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 adalah : </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">“Yang dimaksud dengan secara melawan
hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun
dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena
tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”</span></span></i></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<br /></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 42.5pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Setidaknya ada tiga
syarat, agar hukum dapat berperanan mendorong jalannya perekonomian bangsa,
yaitu hukum harus dapat menciptakan “</span><i><span style="color: #3d85c6;">predictability</span></i><span style="color: #3d85c6;">”, “</span><i><span style="color: #3d85c6;">stability</span></i><span style="color: #3d85c6;">”
dan “</span><i><span style="color: #3d85c6;">fairness</span></i><span style="color: #3d85c6;">”. Pertama, undang-undang dan pelaksanaannya harus bisa
menciptakan “</span><i><span style="color: #3d85c6;">predictability</span></i><span style="color: #3d85c6;">” atau kepastian. Beberapa undang-undang dan
peraturan pelaksanaannya ditafsirkan menurut siapa yang membacanya telah
mendatangkan ketidakpastian bahkan kekhawatiran bagi pelaku ekonomi. Kedua,
undang-undang sebagai salah satu sumber hukum harus bisa menciptakan “</span><i><span style="color: #3d85c6;">stability</span></i><span style="color: #3d85c6;">”
(stabilitas), yaitu dapat mengakomodir kepentingankepentingan yang saling
bersaing di masyarakat, antara lain, yaitu kepentingan untuk memberantas
korupsi dan kepentingan untuk mendapat kepastian hukum. Ketiga, undang-undang
sebagai salah satu sumber hukum harus bisa menciptakan “</span><i><span style="color: #3d85c6;">fairness</span></i><span style="color: #3d85c6;">”
(keadilan). Beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta
penerapannya tidak mendatangkan keadilan.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div style="mso-element: footnote-list;">
<span style="color: #3d85c6;"><br clear="all" /></span><span style="color: #3d85c6;">
</span><hr align="left" size="1" width="33%" />
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[1]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">E. Utrecht dan Saleh Djindang</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">, </span></span><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia</span></span></i><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">, cet. </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">9</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">,</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">(Jakarta:</span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;"> PT Ichtiar Baru</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">, </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">1990</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">), hlm. 1</span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">8</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">9.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[2]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid., </span></i><span style="color: #3d85c6;">hlm. 189.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[3]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid., </span></i><span style="color: #3d85c6;">hlm. 190.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[4]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid., </span></i><span style="color: #3d85c6;">hlm. 191.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[5]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid., </span></i><span style="color: #3d85c6;">hlm. 192.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[6]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid., </span></i><span style="color: #3d85c6;">hlm. 192.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[7]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid., </span></i><span style="color: #3d85c6;">hlm. 194.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[8]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> Donald P. Moynihan “Citizen
Participation in Budgeting: Prospects for Developing Countries”, Andwar Shah
(ed.), from </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Participatory Budgeting</span></i><span style="color: #3d85c6;">
(Washington D.C: The World Bank, 2007) P. 55. Dalam Dian Puji N. Simatupang. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup
Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. </span></i><span style="color: #3d85c6;">(Jakarta:
badan Penerbit FHUI, 2011). hlm. 210. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[9]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Op.,Cit. </span></i><span style="mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">E. Utrecht dan
Saleh Djindang</span></span><span style="color: #3d85c6;">, hlm. 197.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[10]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> David N. Hyman. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Public Finance: A Contemporary Application
of Theory to Policy </span></i><span style="color: #3d85c6;">(Mason: South-Western, 2008),p. 29. Dalam Dian Puji N.
Simatupang. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Paradoks Rasionalitas
Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah. </span></i><span style="color: #3d85c6;">(Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011). hlm. 213.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[11]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> Irving Swedlow, </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">The Public Administration of Economic
Development </span></i><span style="color: #3d85c6;">(New York: Praeger Publisher, 1975),p. 235. Dalam Dian Puji N.
Simatupang. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Paradoks Rasionalitas
Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah. </span></i><span style="color: #3d85c6;">(Jakarta: badan Penerbit FHUI, 2011). hlm. 214.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[12]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> H.A. Logemman. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Staatrecht van Nederlands</span></i><span style="color: #3d85c6;"> dalam Utrecht.
hlm. 7.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[13]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> Dian Puji N. Simatupang. </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang
Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. </span></i><span style="color: #3d85c6;">(Jakarta:
badan Penerbit FHUI, 2011). hlm. 215.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[14]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> Erman Rajagukguk</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">, “</span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara</span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">”</span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">, </span></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">Jakarta,</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">hlm.</span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">3.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[15]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid., </span></i></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">hlm. </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">4.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<span style="color: #3d85c6;">
</span><div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;"><span style="color: #3d85c6;">[16]</span></span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="color: #3d85c6;"> </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ibid., </span></i></span><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #3d85c6;"> </span></span><span style="color: #3d85c6;">hlm. </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="color: #3d85c6;">5.</span></span></div>
</div>
</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2442559042811483686.post-51709010919589819892012-05-11T00:55:00.003-07:002012-05-11T01:09:32.583-07:00Machiavelli Il Principe<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kamis,
10 Mei 2012 Pukul 09.48</span></span><br />
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Adakah
yang pernah mendengar nama Niccolo Machiavelli? Machiavelli merupakan negarawan
yang sangat mencintai negaranya yaitu Firenze salah satu negara di Eropa saat
itu.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Beliau
yang melahirkan istilah Machavellism (istilah untuk orang yang mau melakukan
pembenaran atas cara apapun untuk mencapai tujuan) yang menulis buku </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">The Principe</span></i><span style="color: #3d85c6;"> diabad 18.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sejarah
ini diawali dimasa kekaisaran kuno Romawi Kuno (BC 27-476), yang dtahun 380 M
emngubah agama menjadi agama Kristen yang berkembang pesat tapi musnah karena
pemberontakan. Setelah Romawi Kuno musnah kota Roma dititipkan kepada Paus
Katolik Roma. 300 tahun setelah pemersatu Eropa menghilang ada orang yang
berhasil mempersatukan Eropa kembali yaitu Raja Karl dari Kerajaan Franc akhir
abad ke-8 kemudian diberi gelar Kaisar Roma oleh Paus Leo III.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sebenarnya
Paus tidak punya hak mengangkat kaisar namun dia mengincar Katolik Roma
sehingga diberikanlah Gereja Katolik dan menjadi agama negara. Hal ini membuat
sistem yang memberikan hak khusus gereja Katolik Roma memperoleh hak khusus
untuk mengangkat kaisar selanjutnya.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Setelah
kematian Kaisar Agung Karl terjadi peperangan perebutan wilayah kekuasaan
Franc, sehingga untuk mengakhirinya maka dibuatlah perjanjian pembagian wilayah
menjadi tiga; Franc Barat kepada Raja Charles, Franc Tengah kepada Kaisar Rotar
dan Franc Timur kepada Raja Ludwig. Kemudian Kaisar Rotar wafat yang digantikan
Kaisar Louis II tahun 855, tapi karna dianggap tidak berhak maka wilayah Franc
Tengah diperkecil dan diambil oleh Raja Charles dan Raja Ludwig, disinilah
terbentuk negara Jerman, Italia dan Perancis. Hal ini membuat kedudukan kaisar
Franc Tengah dianggap hilang yang membuat Franc Tengah terpecah belah.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Tahun
962 Kaisar Otto I dari Franc Timur yang disebut Roma Suci mendapatkan kembali
gelar kaisar dari Paus Johannes XII dan juga diserahi tugas mengurus wilayah
Franc Tengah. Franc Tengah yang tanpa raja ini membuat para tuan tanah berebut
membuat kerajaan kecilnya sendiri sehingga membuat Italia menjadi terpecah.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Kisah
Machiavelli berawal dari kelahirannya tahun 1569 dari Ayahnya Bernardo seorang
ahli hukum. Di zaman itu kota-kota berkembang karena usaha perdagangan dan
industri serta keuangan, selain itu juga berkembang kesenian di zaman
Renaissance seperti Da Vinci, Michelangelo serta Rafaelo. Dimasa itu Italia
terpecah menjadi 5 negara kuat yakni; Republik Venetia, Negara Bangsawan
Milani, Republik Firenze, Wilayah Paus dan Kerajaan Napoli.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Seorang
pengusaha keuangan Lorenzo de Medici (1449-1492) yang memerintah dibalik layar
berinvestasi memperindah kota dan mendukung seni dan juga memperkuat
perdagangan dengan luar negeri. Saat itu masa dimana perebutan negara kecil, tapo
Lorenzo membela negara kecil sehingga membuat Perancis dan Spanyol takut
terhadap Italia yang kemudian berkembang pesat. Namun setelah wafatnya Lorenzo
tahun 1492 terjadi kekacauan lagi, terutama Perancis dengan Raja Charles VIII
pemimpinnya. Penerus keluarga Medici tidak sanggup menghadapi peperangan dan
akhirnya kabur, kemudian pemerintah Firenze dikuasai Biarawan Giroramo
Savanarola yang bersekutu dengan Prancis. Firenze akhirnya dibenci
negara-negara Italia lainnya, sehingga di tahun 1496 Pisa sebagai kota
pelabuhannya melepaskan diri dari Firenze. Akhirnya tahun 1498 Savanarola
dihukum dan Firenze mereformasi negaranya menjadi negara Republik.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Setelah
reformasi tersebutlah Machiavelli bekerja sebagai abdi sipil baru dibagian
urusan luar negeri di Firenze. Machiavelli mengurusi masalah keamanan negara,
saat itu negara-negara disekitar Romagna berfungsi sebagai tembok pelindung bagi
Venetia dan Firenze, Firenze tidak punya tentara sendiri sehingga mereka
menyewa tentara dari Romagna. Machiavelli banyak mengurusi mengenai urusan luar
negeri terutama masalah besar Firenze untuk merangkul kembali Pisa sebagai kota
Pelabuhan penting untuk meningkatkan ekonomi Firenze yang terpuruk. Negara-negara
lain tidak mau membantu Firenze merebut kembali Pisa malah Venetia mengirim
pasukan bantuan ke Pisa, tentara sewaannya pun juga tidak berhasil merebut
Pisa. </span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Dilain
pihak Prancis berhasil merebut Milano, sehingga membuat negara-negara kecil
terlindungi banyak yang meminta bantuannya seperti itu juga Firenze, tapi Prancis
meminta bayaran. Firenze percaya kepada Prancis dan bersemangat merebut kembali
Pisa, tapi malah Prancis menyerbu Romagna dan Firenze gagal kembali merebut
Pisa.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Hal
ini menjadi dasar Machiavelli selalu berfikir bahwa Firenze butuh kekuatan
sendiri untuk mengatasi masalahnya sendiri. Tapi mereka masih membutuhkan
kekuatan Prancis, sehingga Machiavelli berangkat untuk berunding menemui orang
dekat Raja Prancis yaitu George Danbowars. Beliau mengatakan Firenze tidak tahu
caranya perang, tapi Machiavelli mengatakan Perancis tidak tahu cara cara
mengatur negara, Prancis melakukan 3 kesalahan; 1) Mereka melindungi negara
sahabat yang mendekat untuk seharusnya menguasai Italia sepenuhnya 2) Mengkhianati
negara kecil tersebut, Prancis memperkuat Roma dengan membantu menghancurkan
negara kecil 3) Mengajak Raja Spanyol menduduki Napoli, itu berarti mengundang
musuh memasuki Italia dan menjadikan musuhnya kuat.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Ada
seorang pemimpin perang hebat Cesare Borgia anak Paus Alexander VI sebagai
pimpinan Italia merebut Romagna dari Perancis, namun terjadi pemberontakan para
Komandan dibawah Cesare yang membuat keadaan Firenze terjepit sehingga membuat
Firenze sedikit licik tapi mengambil jalan yang juga tidak menguntungkan. Machiavelli
diutus untuk berunding dengan Cesare dan mulai mengetahui pemikiran kejam dan
kuat Cesare. Cesare dalam menghadapi pemberontakan di Romagna melakukan apapun
agar Romagna aman, Machiavelli menjadi tahu tujuan Cesare sebenarnya adalah
untuk melenyapkan semua musuh demi kedamaian Italia dan mempersatukan Italia,
Cesare berpikir Italia tidak butuh Perancis, Jerman atau Spanyol. Cesare berpikiran
Romagna akan membentuk tentara sendiri dan tidak mengandalkan tentara sewaan
lagi, dengan membentuk tentara petani, melatih dan mempersenjatai para petani
dengan konsep kecintaan terhadap negaranya. Tentara petani bisa hidup sendiri
jika tidak ada perang mereka tetap bisa sebagai petani. Musuh atau Kawan kalau
mengacaukan harus dilenyapkan tanpa ampun.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Namun
Cesare yang sedang sakit malaria, dikhianati oleh Paus Julius II pengganti
ayahnya walaupun Cesare sudah membantunya menjadi Paus. Cesare dibuang dari
Italia dan wafat diumur 32 tahun. Dari pemikiran inilah Machiavelli dengan
dasar kecintaannya terhadap negara membentuk Tentara Petani yang akhirnya bisa
merebut Pisa kembali. Machiavelli akhirnya dipecat dari pemerintahan Firenze
dan dia membuat buku I’ll Principe yang berisi mengenai kekagumannya kepada
Cesare Bognia.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">The
Prince berisi mengenai petunjuk bagi pemimpin. 1) Pemimpin harus melindungi
organisasinya, menjadi pemimpin yang ditakuti keluar maupun kedalam tapi tidak
dibenci. Pemimpin dapat tidak dibenci kalau tidak mengambil hak orang lain,
walapun ditakuti orang asalkan tidak melenceng jauh dari kebenaran dan punya
kekuatan. 2) Menghindari diremehkan orang lain, karena pemimpin harus selalu
dianggap hebat oleh orang-orang. Agar tidak diremehkan adalah jangan memperlihatkan
kekurangan dalam mengambil keputusan dengan tidak ragu-ragu. 3) Harus memiliki
anak buah yang handal, maka akan diakui sebagai orang yang dihormati. Tempat yang
buruk akan berkumpul orang-orang yang buruk. 4) Pemimpin harus bisa mengetahui
karakter anak buahnya, harus berhati-hati memilih orang yang mendukungnya. Ada 3
tipe pemimpin menurut Machiavelli yaitu: a) Tipe pemimpin yang bisa berpikir
dan memutuskan sendiri b) Tipe pemimpin yang tidak bisa berpikir sendiri, tapi
dengan memanfaatkan ide orang lain dan memilih diantara ide-ide itu c) Tipe
pemimpin yang tidak bisa berpikir sendiri dan tidak bisa memanfaatkan orang
lain. 5) Pemimpin hindari penjilat sebagai kuman yang bersarang di Organisasi. Berhati-hatilah
dengan pujian, setiap orang lemah jika egonya terpuaskan. 6) berikan
penghargaan kepada orang yang berjasa kepada organisasi dan sedikit penghargaan
untuk yang belum berprestasi sebagi wujud orang itu masih dibutuhkan 7) Pemiimpin
adalah orang yang menarik anak buah dan organisasinya 8) Pemimpin harus selalu
diatas dan melihat jauh kedepan dan kemudian mempersiapkan organisasinya serta
senantiasa menyempunakan diri 9) Pemimpin haru mempelajari sejarah sebagai ilmu
yang memberi banyak ide kepada manusia dan untuk melihat aliran (trend) masa
kini serta dapat memanfaatkannya 10) pemimpin haruslah membuat sasaran yang
lebih besar, memberi impian kepada para anak buah dan membimbing orang-orang
kemasa depan yang cerah 11) Pemimpin yang selalu berusaha keras akan diikuti
keberuntungan, karena orang yang bersemangat akan lebih disenangi dewi Fortuna,
pemimpin haruslah aktif meraih keberuntungan itu, yang terakhir 12) Pemimpin terkadang
harus memakai cara apapun untuk mencapai tujuan walaupun kadang harus sendirian
karena orang lain tidak mengerti, tapi hasil itu akan dihargai karena dengan
begitu masa depan cerah akan datang.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">The
Prince melahirkan aliran Machiavellism yang dihubungkan dengan kekejaman karena
dianggap teori terlarang. Namun buku tersebut ditinjau ulang oleh Heigel filsuf
Jerman (1770-1831) dengan melihat sejarah dimana Machiavelli hidup.</span></span></div>
<span style="color: #3d85c6;">
</span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Melihat
sejarah ini membuat kita berpikir apakah Indonesia bisa menjadi sebuah negara
besar??? (G-Mv)</span></span></div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2442559042811483686.post-36281093367265249132012-05-04T03:08:00.001-07:002012-05-04T03:24:30.489-07:00HUKUM KEPEGAWAIAN<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Jumat,
04 Mei 2012 Pukul 15:30</span></span><br />
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sebelum
membahas lebih dalam mengenai kepegawaian, ada baiknya saya mengungkapkan terlebih
dulu apa pengertian ‘Jabatan’, ‘Penjabat’, ‘Pegawai’ dan ‘Hubungan Dinas Publik’. </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Jabatan (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">ambt</span></i><span style="color: #3d85c6;">)</span></span></b><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;"> merupakan suatu
lingkungan-pekerjaan tetap (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">kring van
vaste werkzaamheden</span></i><span style="color: #3d85c6;">) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara
(kepentingan umum). Lingkungan pekerjaan ‘tetap’ disini merupakan lingkungan
pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven</span></i><span style="color: #3d85c6;">)
dan bersifat ‘duurzaam’. Istilah ‘alat negara’ (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">staatsorgaan</span></i><span style="color: #3d85c6;">), ‘alat pemerintah’ (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">overheidsorgaan</span></i><span style="color: #3d85c6;">), ataupun ‘alat pemerintahan’ (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">bestuursorgaan</span></i><span style="color: #3d85c6;">) menyatakan istilah yang maknanya sama dengan
jabatan.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Penjabat (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">ambtsdrager</span></i><span style="color: #3d85c6;">)</span></span></b><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">
merupakan yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan. Yang mewakili
kekuasaan yakni yang manjalankan suatu lingkungan-pekerjaan tetap guna
kepentingan negara. Wakil badan hukum adalah manusia, jadi selalu yang disebut
penjabat adalah manusia.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Pegawai (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">ambtenaar</span></i><span style="color: #3d85c6;">) </span></span></b><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">yang
dimaksudkan adalah pegawai negeri. Menurut </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ambtenarenwet 1929</span></i><span style="color: #3d85c6;"> </span></b><span style="color: #3d85c6;">Negeri Belanda
maka ‘</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">ambtenaar in den zin dezer wet is
hij, die is aangesteld in openbaren dienst om hier te lande werkzaam te zijn</span></i><span style="color: #3d85c6;">’
(Pegawai menurut undang-undang ini ialah tiap orang yang diangkat dalam dinas
publik untuk bekerja di negeri ini-Belanda). </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ambtenarwet</span></i><span style="color: #3d85c6;"> Belanda membagi penjabat kedalam dua golongan besar,
yakni golongan pegawai dan golongan mereka yang bekerja untuk negara
berdasarkan perjanjian-kerja (menurut hukum privat). Namun </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Kranenburg-Vegting</span></b><span style="color: #3d85c6;"> berpendapat </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Ambtenarwet</span></i><span style="color: #3d85c6;">
Belanda ini tidak mendefenisikan secara lengkap, hanya mengungkapkan ukuran
(kriterium) ialah penunjukkan (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">aanstelling</span></i><span style="color: #3d85c6;">)-cara
menjadi pejabat didinas publik saja. Ukuran </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Logemann </span></b><span style="color: #3d85c6;">lebih </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Baik
berupa ukuran materiil, pegawai adalah tiap penjabat yang mempunyai suatu
hubungan-dinas dengan negara.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Hubungan-dinas publik (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">openbare dienstbetrekking</span></i><span style="color: #3d85c6;">)</span></span></b><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">
menurut </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Logemann</span></b><span style="color: #3d85c6;"> bilamana seseorang
mengikat dirinya untuk menunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan
suatu atau beberapa macam jabatan tertentu yang dihargai dengan gaji atau
keuntungan perseorangan beradasarkan perjanjian status (</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: #3d85c6;">statusovereenkomst</span></i><span style="color: #3d85c6;">) berupa persesuaian kehendak antara penjabat
(pegawai) dengan pemerintah.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Ada
beberapa kategori lainnya; </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Pegawai
negeri sipil pusat </span></b><span style="color: #3d85c6;">merupakan 1) pegawai yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di departemen, non-departemen,
kesekretariatan lembaga negara, instansi vertikal daerah dan kepaniteraan pengadilan
2) pegawai negeri yang bekerja pada perusahaan jawatan 3) pegawai negeri yang
diperbantukan didaerah otonom 4) pegawai diperbantukan diperusahaan umum,
yayasan dan lain-lain. </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Pegawai negeri
sipil daerah </span></b><span style="color: #3d85c6;">merupakan pegawai negeri daerah otonom. </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah </span></b><span style="color: #3d85c6;">yang
diatur dalam peraturan pemerintah. </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: #3d85c6;">Anggota
ABRI</span></b><span style="color: #3d85c6;"> merupakan pegawai negeri.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="color: #3d85c6;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sastra Djatmika dan
Marsono</span></span></b><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;"> memasukkan beberapa kategori “bukan pegawai negeri”:
a. Pejabat Negeri b. Pekerja c. Pegawai dengan ikatan dinas(perjanjian kerja)
d. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbatas e. Pegawai bulanan f. Pegawai
desa dan g. Pegawai perusahaan umum. (G-Mv)</span></span><br />
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;"><br /></span></span><br />
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">Sumber: E. Utrecht/Moh.Saleh Djindang,SH. <em>Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia</em></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;">. Cet. 9. (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1990). Hlm. 155-179.</span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;"><span style="color: #3d85c6;"><br /></span></span></div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-2442559042811483686.post-56165379328127094532012-05-03T10:45:00.003-07:002012-05-03T10:45:52.452-07:00SIFAT MENGATUR DAN MENETAPKAN DIDALAM UU ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA<div style="text-align: justify;">
</div>
<div align="left" class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
<div style="text-align: left;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Kamis, 04 April 2012 00:45</span></b></div>
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><br /></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kadangkala disebut Anggaran Negara adalah suatu dokumen yang
memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan
dibidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk jangka waktu
satu tahun.<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;">[1]</span></span></span></span></a>
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Anggaran negara yang
ditetapkan dalam bentuk undang-undang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;">[2]</span></span></span></span></a></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"> </span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Dokumen
hukum yang memiliki keuatan hukum yang mengikat</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"> </span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Rencana
penerimaan negara, baik dari sektor pajak, bukan pajak dan hibah.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"> </span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Rencana
pengeluaran negara, baik bersifat rutin maupun pembangunan.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">4.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"> </span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Kebijakan
negara terhdapa kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan yang memperoleh
prioritas atau tidak memperoleh prioritas.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">5.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"> </span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Masa
berlaku satu tahun, kecuali diberlakukan untuk tahun anggaran negara ke depan.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Jika dilihat dari
pengertian tersebut dapat dikatakan Anggaran Pendapatn Belanja Negara tersebut
merupakan bentuk tindakan yang dilakukan antara Presiden bersama Dewan
Perwakilan Rakyat sehingga menghasilkan fungsi yang berbeda-beda dilihat dari
sudut kajian yang digunakannya. Jika fungsinya dikaitkan dengan ilmu hukum,
maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara ini dikaji menggunakan aspek hukum tata
negara dan hukum administrasi. Dikaji dari aspek hukum tata negara fungsi Anggaran
Pendapatan Belanja Negara merupakan perpaduan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat, dimana Presiden disini
merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dibidang pemerintahan negara yang
berwenang mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sedangkan
Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan fungsinya dibidang legislasi anggaran
negara. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Sedangkan fungsi Anggaran
Pendapatan Belanja Negara berdasarkan kajian hukum administrasi negara tertuju
pada penguasaan dan pelaksanaan anggaran negara oleh Presiden bersama
pembantu-pembantunya. Presiden menguasai dan melaksanankan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara karena berada dalam kedudukan sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Chief Financial Officer </i>dan mentri-mentrinya dalam kedudukan
sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Chief</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Operational Officer</i>, kecuali Mentri Keuangan yang berkedudukan
sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Chief Financial Officer </i>sekaligus
berkedudukan sebagai <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Chief</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Operational Officer </i>yang mendapatkan
wewenanag delegasi dari Presiden.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Sifat Anggaran
Pendapatan Belanja Negara jika dikaji kedalam ilmu hukum memiliki sifat hukum
yang berbeda dengan undang-undang lainnya, seperti:</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"> </span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Proses
Pembentukannya</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Pembentukan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara berbeda dengan pembentukan undang-undang lain sesuai
amanat Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dewan
Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Presiden
mendapat kewenangan atribusi untuk mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat dilarang mengajukan rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan DPR hanya dapat membahas Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, hal ini dilatarelakangi bahwa Presiden dianggap
lebih banyak mengetahui<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>kebutuhan
negara.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"> </span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Keberlakuannya</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara setelah diundangkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan
Belanja Negara hanya berlaku selama masa waktu satu tahun yang berbeda masa
berlakunya dari undang-undang lainnya.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font-family: "Times New Roman"; font-size: 7pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; line-height: normal;"> </span></span></span><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Kemampuan
Mengikatnya</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Undang-Undang Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">het rechtskarakter de
begrotingwet</i>) tidak digolongkan dalam undang-undang dalam arti materiil (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in meteriele zin</i>) melainkan hanya
dipandang sebagai undang-undang dalam arti formal (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in formelen zin</i>), karena Undang-Undang Anggaran Pendapatan
Belanja Negara tidak mengikat umum hanya mengikat pemerintah dan aparat
bagiannya sebagai penerima otorisasi anggara DPR, sehingga Undang-Undang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara tidak dapat dijadikan dasar gugatan atau keberatan
karena dalam undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Undang-Undang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara tidak mengandung materi muatan yang bersifat
mengatur dan hanya mengikat pemerintah berupa otorisasi anggaran pedapatan dan
belanja negara.<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;">[3]</span></span></span></span></a></span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Namun kemudian H.M. Laica Marzuki
tidak berpendapat yang sama, bahwa Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja
Negara hanya tergolong undang-undang yang bersifat formal (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in formelen zin</i>) semata tanpa muatan sifat materiil (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in meteriele zin</i>). Jika melihat
tujuan pembentukan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk
kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat dan pembentukan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
mandataris rakyat banyak, maka tidak benar jika hanya menganggap Undang-Undang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara hanya undang-undang yang dalam artian bersifat
materiil (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in meteriele zin</i>)
semata.</span></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Saya tidak setuju
Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dikategorikan bersifat formal
(<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in formelen zin</i>) dan juga
bermuatan materiil (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in meteriele zin</i>),
atau dapat juga dikatakan bahwa Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang sifatnya formal (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in formelen zin</i>) sehingga dapat
ditarik bahwa didalamnya mengandung unsur mengatur yang umum, abstrak dan
terus-menerus serta Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara juga
bermuatan materiil (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in meteriele zin</i>)
yang mengandung unsur menetapkan yang bermuatan sebuah keputusan seperti <i style="mso-bidi-font-style: normal;">beschikking</i>. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Saya lebih setuju dan
beranggapan bahwa Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tersebut
hanyalah undang-undang khusus yang sifatnya memang tidak bisa disamakan dengan
undang-undang lain yang didalamnya terkandung muatan norma umum, abstrak dan terus-menerus
seperti yang diungkapkan Karlson. Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja
Negara sama sekali tidak mengandung muatan norma umum karena <i style="mso-bidi-font-style: normal;">addressat</i> nya hanyalah pemerintah yang
melaksanakan tindakan kepemerintahannya bukan seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara juga tidak bermuatan
norma abstrak karena secara jelas dan terang benderang berisi jumlah-jumlah
penerimaan dan pengeluaran serta saldo lebih dan saldo kurang, dan juga tidak
terus-menerus karena masa berlaku Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja
Negara telah ditetapkan selama satu tahun.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 200%;">Undang-Undang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara jelas hanyalah aturan yang sifatnya materiil (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">wet in meteriele zin</i>) yang mengandung
unsur menetapkan yang bermuatan sebuah keputusan seperti <i style="mso-bidi-font-style: normal;">beschikking</i>, karena undang-undang tersebut mengatur secara teknis
mengenai jumlah-jumlah penerimaan dan pengeluaran serta saldo lebih dan saldo
kurang yang dapat langsung segera dilaksanakan tanpa harus di interpretasikan lagi,
karena secara jelas sudah ditetapkan didalam undang-undang tersebut.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 200%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify; text-indent: 42.55pt;">
<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%;">Implikasinya
Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang isinya hanyalah mengikat
pemerintah dan aparat pemerintah yang diberi otoriasasi tidak dapat digugat ke
Mahkamah Konstitusi karena didalamnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang
bersifat mengatur. Dapat juga dikatakan Undang-Undang Anggaran Pendapatan
Belanja Negara hanyalah berupa aturan penetapan yang fungsinya sama dengan
keputusan tata usaha negara (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Beschikking</i>).</span>
</div>
<div style="mso-element: footnote-list;">
<br />
<hr size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">[1]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"> Muhammad Djafar Saidi. 2011. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Hukum Keuangan Negara</i>. Rajawali Pers:
Jakarta. Cetakan ke-2. Hal 55</span></div>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">[2]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Ibid</i>. Hal 55</span></div>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<div class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify; text-indent: 1.0cm;">
<a href="http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2442559042811483686#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 10pt; line-height: 115%;">[3]</span></span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman", "serif";"> Kata Sambutan H.M. Laica Marzuki
tertanggal 24 Maret 2006 dalam Muhammad Djafar Saidi. 2011. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Hukum Keuangan Negara</i>. Rajawali Pers:
Jakarta. Cetakan ke-2. Hal 62</span></div>
</div>
</div>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11327625089411740602noreply@blogger.com0