Beberapa jam yang lalu
saya berdiskusi dengan seorang teman di yang berasal dari daerah saya. Dari obrolan
ringan hingga kita mendiksuiskan mengenai masalah hukum, masalah kenegaraan
lebih tepatnya. Dia mengatakan ada sebuah fenomena yang sedang terjadi di
daerah asal kammi. Dalam hitungan bulan daerah asal kami mengadakan pemilukada
walikota. Pemilukada merupakan hal yang biasa, menjadi tidak biasa ketika
terjadi sebuah fenomena dimana salah satu calon walikota tersebut membuat sebuah
perjanjian pembagian kewenangan walikota dan wakil walikota kedalam bentuk sebuah
kontrak perjanjian.
Jika dianalisis didalam
BW (Burgerlijk Wetboek) atau
KUHPerdata didalam pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian ada 4; (1)
sepakat mereke yang mengikatkan dirinya (2) kecakapan untuk membuat suatu
perikatan (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal. Jika dianalisis
lebih lanjut mengenai syarat pertama, kesepakatan kedua belah pihak, maksudnya
disini kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang
pokok dalam kontrak. Jika dikaitkan kedalam perjanjian pembagian kewenangan
walikota dan wakil walikota merupakan kesepakatan kedua belah pihak.
Syarat kedua mengenai kecakapan
untuk melakukan perbuatan hukum, asas cakap
melakukan perbuatan hukum dapat dimaknai bahwa setiap orang yang sudah dewasa
dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut
KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan
menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi
laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Kedua subjek hukum walikota dan wakil walikota
sudah memenuhi unsur sebagaimana disebut.
Kemudian ketiga adanya
Obyek, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal
atau barang yang cukup jelas. Menjadi pertanyaan mendasar apakah kewenangan
dapat diperjanjian didalam kontrak tertulis?. Objek disini dapat berupa hal
atau barang yang jelas, jadi bisa dikatakan bahwa objek yang diperjanjikan bisa
berupa sesuatu yang nyata dalam bentuk barang maupun sesuatu yang bukan
kebendaan dengan syarat hal tersebut diatas sah.
Terakhir keempat adalah
adanya kausa yang halal, dalam pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang
tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu
atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Menjadi kajian juga apakah
kewenangan bisa dikategorikan sesuatu yang dilarang atau tidak. Untuk melihat
hal tersebut dapat dikaitkan pula dengan teori cara memperoleh wewenang pemerintahan,
yang terbagi atas tiga cara, yaitu
atribusi, delegasi, dan mandat, yaitu:
1.
Atribusi
Menurut istilah
hukum, atribusi(attributie) mengandung arti pembagian
(kekuasaan), dalam kata attributie van rechsmacht,
diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (absolute
competentie atau kompetensi mutlak), yang merupakan sebagai lawan dari distributie
van rechtmacht.[1]
Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru
dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik
kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.
2.
Delegasi
Kata delegasi(delegatie)
mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang
lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan
atau berdasarkan kekuatan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari
badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat
pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.[2]
Wewenang delegasi(delegatie bevoegdheid), adalah
wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ
pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang
bersumber dari wewenang atribusi atau undang-undang. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi
tanggungjawab penerima delegasi (delegataris),
wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali
pemberi wewenang (delegans) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam
menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi
delegasi (mandans) dengan berpegang pada asas contrariusactus.
3.
Mandat
Wewenang mandate
(mandaat bovoegdheid),
adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara
bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh perundang-undangan.
Ditinjau dari segi tanggungjawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan
setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau
ditarik kembali oleh pemberi mandate
(mandans)[3].
Pada mandat tidak ada penciptaan ataupun penyerahan
wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat
atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, mandans tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia
menginginkannnya.
Dapat dikatakan bahwa
walikota disini memiliki kewenangan delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar 1945 melalui Presiden Republik Indonesia yang diberikan lewat Mentri Dalam
Negeri. Kewenangan tersebut termasuk untuk mengatur dan juga memberikan mandat
kepada bawahannya. Jadi dapat dikaitkan bahwa ketika kewenangan tersebut
mengatur mengenai kewenangan hal ini dpat dikategorikan sebagai perjanjian yang
memakai suatu sebab yang halal.
Selain hal tersebut
ketika dalam menyelesaikan masalah hukum terbentur oleh pengaturan secara hukum
yang tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya seperti mengenai wakil
walikota yang tidak tercantum didalam UUD 1945, maka dapat kembali kepada norma
dasar pembentuknya dan dapat pula menggunakan penafsiran para jurist nya. Bahwa ketika walikota yang
diberikan wewenang mengatur pemerintahan maka dia berhak melakukan pembagian
tugas kepada bawahannya baik itu berbentuk perjanjian kontrak. Menjadi permasalahan
ketika suatu saat walikota atau wakil walikotanya melakukan wanprestasi maka menimbulkan masalah
baru. Akan dibawa kemanakah permasalahan wanprestasi perjanjian ini dibawa? Keranah
Mahkamah Agungkah atau ada pengadilan lainnya? (G-Mv)
Planet Win 365 Casino Bonus
BalasHapusPlay Planet Win 365 Casino games instantly in your browser. クイーンカジノ Enjoy the most popular online slots at Planet Win 365 Casino! ⭐ How to 11bet deposit and planet win 365 withdraw win